Waspada! Marak Fintech ‘Utang Online’ Ilegal

Jakarta – Satgas Waspada Investasi kembali mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran kegiatan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menjelaskan berdasarkan peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara peer to peer lending wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

“Satgas Waspada Investasi menemukan 227 entitas yang melakukan kegiatan usaha peer to peer lending tidak terdaftar memiliki izin usaha dalam penawaran sehingga berpotensi merugikan masyarakat,” kata Tongam dalam konferensi pers di Gedung OJK, Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Dia menjelaskan Satgas telah memanggil entitas tersebut dan meminta seluruh entitas yang tidak terdaftar untuk menghentikan kegiatan peer to peer lending, menghapus semua aplikasi penawaran pinjam meminjam uang, menyelesaikan segala kewajiban kepada pengguna dan segera mengajukan pendaftaran ke OJK.

Kemudian untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat secara berkesinambungan. Satgas waspada investasi meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan dengan entitas yang tidak berizin tersebut karena tidak berada di bawah pengawasan OJK dan berpotensi merugikan masyarakat.

“Kami akan rutin menyampaikan informasi perusahaan fintech peer to peer lending yang tidak berizin. Selain itu peran serta masyarakat sangat diperlukan terutama untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tak berizin tersebut,” ujar Tongam.

Dia menyebut masyarakat bisa melihat daftar fintech yang terdaftar di website ojk.go.id. Untuk masyarakat yang mendapatkan tawaran fintech peer to peer lending yang mencurigakan, masyarakat dapat melaporkan kepada layanan konsumen OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. (ang/ang)

 

(Sumber : www.detik.com)