Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membuka posko pengaduan terkait kasus pinjaman online yang menjerat ratusan nasabah. Posko dibuka karena banyaknya laporan nasabah yang mengalami tindakan tidak menyenangkan dari fintech dan penagih utang.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko menjelaskan untuk aplikasi fintech yang memberikan layanan pinjam meminjam uang resmi dipastikan memiliki pagu atau batasan biaya pinjaman untuk melindungi konsumen.
Dino menjelaskan untuk fintech pembiayaan yang diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK No. 77/POJK.01/2016, memiliki pagu biaya yang justru bertujuan untuk melindungi konsumen.
Kemudian fintech Pendanaan Multiguna yang menjadi anggota AFPI dan terdaftar di OJK diwajibkan dan semua mematuhi aturan pagu biaya yang melindungi konsumen.
“Pagu biaya yang dimaksud artinya, jika pinjaman telah melewati masa penagihan maksimal 90 hari dari tenggat waktu pembayaran, maka jumlah biaya pinjaman dan pokok dijamin tidak akan bertambah,” jelas Sunu dalam keterangan tertulis, Selasa (6/11/2018).
Dia mencontohkan ilustrasi batasan biaya misalnya jika konsumen memiliki pinjaman senilai Rp 2 juta, kemudian jika nasabah mengalami kesulitan dalam pengembalian, maka maksimal nilai total pinjaman beserta biaya-biaya keseluruhan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pokok atau prinsipal.
“Artinya, tidak ada beban biaya tambahan yang terus berjalan. Waktu penagihan pun berhenti pada hari ke 90 dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Dengan adanya pagu biaya, AFPI memastikan bahwa visi untuk melakukan edukasi kredit kepada masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan inklusi keuangan dapat tercapai,” imbuh dia.
Menurut Sunu, penerapan dari pagu biaya ini mekanismenya diserahkan kepada masing-masing penyelenggara. Berdasarkan data dari AFPI, bahkan ada beberapa platform penyelenggara yang sudah memberhentikan biaya-biaya setelah melewati hari ke-30.
Wakil Ketua Eksekutif untuk Pendanaan Multiguna di AFPI Aidil Zulkifli menjelaskan dengan penerapan pagu biaya ini, konsumen menjadi terlindungi dari kekhawatiran beban biaya pinjaman yang memberatkan.
“Kehadiran kami di pasar adalah untuk memberikan solusi dan akses bagi konsumen yang tidak atau belum terlayani oleh institusi keuangan perbankan karena data kredit mereka masih terbatas. Untuk itu penting bagi kami memberikan edukasi dan pemahaman terkait dengan kredit, agar ke depannya mereka bisa tumbuh menjadi konsumen yang cerdas dan memiliki rekam jejak kredit yang baik,” kata Aidil.
AFPI juga meminta agar para anggotanya memperoleh sertifikasi ISO/ICE 27001 terkait sistem manajemen penanganan informasi, sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016.
Penerapan sertifikasi ini merupakan bagian dari manajemen risiko dan menjaga keamanan data kepada setiap layanan yang diberikan kepada konsumen.
Selain itu, juga akan diterapkan standardisasi dan juga sertifikasi bagi proses penagihan yang dilakukan oleh para anggota AFPI kepada konsumen. Di mana proses penagihan harus sesuai dengan kode etik penagihan yang telah disetujui oleh seluruh anggota AFPI dan para agen penagihan harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi.
Selayaknya pemberian kredit, maka diterapkan juga mekanisme pembayaran dan konsekuensi atas kegagalan pembayaran.
“Untuk itu, AFPI menekankan bahwa konsumen juga harus cerdas dan berhati-hati saat akan mengajukan pinjaman,” kata Aidil.
Aidil mengharapkan calon peminjam juga dapat mengukur kapasitas pribadi untuk mengembalikan pinjaman serta memiliki niat baik dan tujuan positif sehingga tidak menunda pengembalian pinjaman.
AFPI sangat mengapresiasi pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menampung sejumlah keluhan dari konsumen penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. AFPI juga siap bekerja sama dan membantu pihak LBH dan berwajib dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami para konsumen.
AFPI saat ini beranggotakan 73 penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang seluruhnya telah terdaftar di OJK.
Setiap calon peminjam dihimbau wajib mengidentifikasi apakah penyelenggara pinjaman merupakan perusahaan yang telah terdaftar di OJK dan daftarnya dapat dilihat di situs resmi www.ojk.go.id. Sebelum melakukan peminjaman, setiap calon peminjam juga wajib membaca setiap persyaratan secara detail, termasuk komponen bunga dan biayanya
